|
Jakarta, beritabaru.com - Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) Ahmad Helmy Faishal Zaini meminta dukungan DPR untuk menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp 500 miliar pada APBN Perubahan 2010.
"Usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2010," kata Ahmad Helmy Faishal Zaini pada rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).
Helmy mengatakan, Kantor Kementerian Negara PDT yang dipimpinnya pada tahun anggaran 2010 mendapat alokasi anggaran Rp927,16 miliar.
Sedangkan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, katanya, berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2009 ada sebanyak 50 kabupaten yang seluruhnya berlokasi di luar Pulau Jawa.
Namun berdasarkan hasil evaluasi terbaru yang didasarkan pada pemekaran daerah, katanya, ada sebanyak 34 daerah otonom baru pemekaran daerah tertinggal.
Dengan adanya tambahan daerah otonom baru pemekaran daerah tertinggal, ia mengusulkan tambahan anggaran untuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR Sadar Restuwati dari Fraksi PDIP mengatakan, dirinya mendukung usulan penambahan anggaran dari Menteri Negara PDT tersebut, asalkan fokus untuk program percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Program percepatan pembangunan daerah tertinggal sangat diperlukan untuk mengubah daerah tertinggal menjadi lebih maju," katanya.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Josef A Nae Soi meminta Menteri PDT bisa melakukan kajian lebih dalam terhadap program bedah desa terpadu yang akan dilakukan pada percepatan pembangunan di daerah tertinggal tahun 2010.
Menurut dia, program ini dalam tataran konseptual sangat baik tapi realitasnya perlu pembuktian, sehingga kajian mendalam agar program ini bisa berjalan sesuai konsep.
Kajian tersebut, katanya, untuk mencermati bagian mana saja yang belum dikerjakan oleh departemen terkait lainnya, sehingga percepatan pembagunan yang akan dilakukan Kementrian Negara PDT bisa efektif dan tidak tumpang tindih dengan program dari departemen terkait lainnya.
Josef mencontohkan, di Provinsi Kalimantan Selatan ada program bantuan berupa ternak sapi dari Departemen Pertanian dan Kantor Kementerian Negara PDT untuk daerah tertinggal. "Masyarakat setempat menanyakan apa bedanya bantuan dari Departemen Pertanian dan Kantor Kementerian Negara PDT," katanya.
Menurut dia, masih banyak program di daerah tertinggal yang belum dikerjakan oleh Departemen terkait lainnya. Program inilah, katanya, yang seharusnya menjadi fokus bagi Kantor Kementerian negara PDT.
 |
